kapitalisme,perbudakan yang tak pernah habis

Jauh sebelum era modern muncul pada peradaban manusia, sistem atau ideologi liberalisme telah ada dan digunakan oleh manusia. Orang-orang yang mempunyai modal (capital) bergerak bebas dalam menciptakan produksi mandiri. Banyak dari mereka atau orang-orang bermodal tidak hanya menciptakan produksi, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam mencapai tujuan industrinya. Lambat laun sejalan dengan berkembangnya industri para pemilik modal, menyebabkan terjadinya produksi yang berlebihan atau over-production. Dengan adanya over-production, para pekerja (buruh) terpaksa bekerja tak kenal waktu siang sampai malam sehingga mencapai tingkat kejenuhan. Tingkat kejenuhan inlah yang disebut oleh pemikir sosial, Karl Marx sebagai alienasi. Perbedaan ini yang menghasilkan segmentasi kelas-kelas sosial tertentu dimana borjouis sebagai pemilik modal dan proletariat sebagai kelas pekerja.

Upah akan naik dan turun sesuai dengan hubungan penawaran dan permintaan, sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam persaingan antara pembeli tenaga kerja, yaitu kaum kapitalis, dengan penjual tenaga kerja, yaitu kaum buruh. Turun-naiknya upah pada umumnya bersesuaian dengan turun-naiknya harga-harga komoditi. Kapitalis dimana saja selalu berbicara bahwa nilai upah ditentukan oleh nilai kerja dan waktu kerja. Waktu kerja disini adalah jam-jam dari proses produksi yang dikerjakan oleh buruh. Kenyataannya untuk jam-jam yang sama (8 jam kerja sehari) kelihatan kapitalis dari berbagai pabrik memberikan nilai upah yang berbeda-beda. Kalau dikatakan nilai kerja (jumlah barang dan mutunya), maka kapitalis tentu harus membayar lebih tinggi kepada buruh yang lebih terampil dan ulet. Tapi kenyataannya tidak. Kalaupun mereka mau memberikan sogokan kepada buruh yang terampil dan ulet dengan pemberian “bonus”, tentunya itu merupakan taktik pengusaha saja untuk meransang hasil yang jauh lebih besar dan maksimum.

Pada umumnya pengusaha selalu berpatokan kepada upah minimum atau upah sesuai dengan standar kehidupan hidup layak (KHL). Menurut Karl Marx, penentuan upah minimum selalu berpatokan kepada biaya hidup dan biaya reproduksi. Biaya hidup disini meliputi nilai-nilai barang-barang seperti tempe, minyak goreng, beras, sewa kamar kos, tarif angkutan, dan lain-lain yang memungkinkan buruh tetap bertahan hidup dan bisa melangjutkan kerja esok hari (sesuai masa kerja yang dibutuhkan). Sedangkan biaya reproduksi meliputi prakondisi-prakondisi sosial bagi pekerja dan keluarganya (ras buruh) bisa berkembang biak dan menggantikan tenaga-tenaga yang sudah aus.

Beberapa faktor yang mempengaruhi negosiasi upah adalah;

pertama, harga-harga komoditi barang yang menjadi kebutuhan buruh. Kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) di pasar akan mempengaruhi negosiasi pekerja dan pengusaha, karena ini menyangkut eksistensi pekerja untuk tetap dapat bertahan hidup dan datang bekerja.

Kedua, tingkat persaingan di pasar tenaga kerja. Semakin banyak jumlah angkatan kerja baru tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja baru akan menciptakan kompetisi di pasar tenaga kerja. Tentunya, dengan jenis barang dan mutu yang sama, kemudian dijual dengan harga lebih murah, tentunya akan mendesak kompetitor (saingan) keluar dari pasar.

Ketiga  tingginya produktifitas dan intensitas kerja seiring dengan perkembangan kapital. Jadi kerja satu jam akan menciptakan lebih banyak nilai di suatu negeri yang maju di bandingkan dengan negeri yang kurang maju. Ini menjelaskan kenapa muncul perbedaan upah di negara-negara maju dengan negara-negara berkembang atau perbedaan antara nilai upah di kota dan desa. Makin berkembang kapital produktif, maka makin makmur pengusahanya, makin berkembang pabriknya, makin banyak buruh yang dibutuhkan dan makin naik daya tawar buruh terhadap.

Keempat kekuatan gerakan buruh di pabrik, suatu wilayah atau sebuah negara. Di pabrik yang gerakan buruhnya kuat, memungkinkan untuk memenangkan nilai upah yang lebih tinggi ketimbang pabrik lain. Hal ini juga menjelaskan pentingnya gerakan politik dalam hal perjuangan pengupaham; di negara-negara yang gerakan buruhnya kuat dan politis tentu akan leluasa memaksakan kebijakan-kebijakan politis di bidang pengupahan yang menguntungkan. Karena tarikan penentuan upah minimum selalu berdasarkan region (administrasi pemerintahan) atau upah nasional (negara), maka perjuangan politik menjadi syarat mutlak kaum buruh bisa mendapatkan sedikit perbaikan dalam hal pengupahan.

Dalam melakukan pekerjaan di pabrik, kaum buruh bekerja menghasilkan dua nilai sekaligus yakni harga dari kerja (upah nominal) dan upah real. Upah nominal merupakan harga yang dibayarkan kapitalis atas tenaga kerja buruh-upahan. Sedangkan, upah real adalah nilai komoditi yang seharusnya didapatkan oleh buruh tetapi dirampas oleh kapitalis sebagai laba. Bagi kapitalis harga penjualan komoditi yang dihasilkan oleh buruh terbagi menjadi tiga bagian;

1.      penggantian harga bahan-bahan mentah (pabrik, bahan baku, listrik, dan lain-lain) yang dibayarkan pengusaha lebih dulu bersamaan dengan biaya pergantian penyusutan perkakas-perkakas yang dipergunakan.

2.      penggantian nilai upah (harga kerja) dari tenaga kerja buruh;

3.      kelebihan yang tersisa atau keuntungan (laba);

Faktor yang pertama adalah faktor yang konstant (tetap) tidak dapat diganggu gugat, sedangkan yang kedua dan ketiga merupakan nilai baru yang sebenarnya diciptakan oleh tenaga kerja buruh. Sehingga boleh dikatakan bahwa upah dan laba sebenarnya sama-sama berasal dari keringat sang buruh.

Akan tetapi, upah dan laba berbanding terbalik satu sama lain dan tidak pernah ada titik temu. Kalau upah pekerja naik, maka nilai laba kapitalis akan menurun, demikian pula sebaliknya. ”Laba naik sebanyak turunnya upah; laba turun sebanyak naiknya upah”. Kalaupun pengusaha bisa meningkatkan laba dengan jalan lain seperti pembukaan pasar baru, penyingkiran terhadap kapitalis lain, atau mempercanggih atau memodernkan alat produksi, maka, tetap saja tidak ada kaitannya dengan naik-turunnya upah kerja. Yang bertambah hanya laba, sedangkan secara real upah buruh akan menurun karena kerja yang dibayar tetap saja lebih kecil dibandingkan dengan laba bersih si-kapitalis.

Pencurian Nilai Lebih

Pada bagian ini, kita akan membahas nilai upah riil yang seharusnya dinikmati buruh tetapi dikuasai oleh kapitalis. Tadi didepan sudah dijelaskan bahwa kapitalis dimanapun selalu mendasarkan pembayaran upah buruh pada ketentuan soal upah mimimum. Penerapan upah minimum di Indonesia juga memiliki dimensi politik. Selama ini, pemerintah selalu mengutak-ngatik komponen upah (selain pembungkaman serikat buruh) sebagai keunggulan komparatif untuk menarik investasi masuk dalam ekonomi dalam negeri.

Kerja yang dilakukan oleh buruh sebenarnya mengandung dua aspek;

  • Kerja wajib (necessary labour time) adalah bagian kerja dimana si pekerja  bekerja untuk si kapitalis yang membayarnya.
  • Kerja tidak wajib atau kerja lebih adalah kelebihan dari kerja yang dibayarkan oleh kapitalis kepada buruh.

Dua pencurian nilai lebih dengan memanfaatkan jam kerja;

(1) Dengan perpanjangan jam kerja; cara memperpanjang jam kerja macam-macam; memperpendek atau menghapus jam istirahat, mengambil hari libur;

(2) Dengan pemotongan jam kerja, tapi dengan peningkatan produktifitas; memasang target, sistem bonus dan promosi jabatan bagi yang paling produktif;

Yang ingin kita kritisi lebih lanjut itu adalah mengenai pemberian bonus dan promosi jabatan bagi yang memenuhi target pencapaian pasar. Dalam hal ini pihak kapitalis itu berfikir apabila diberikan bonus atau promosi jabatan, produktifitas para pekerja atau buruh akan semakin meningkat. Dan hal tersebut memang terjadi dan diminati oleh pekerja atau buruh agar semakin terpacu pencapaian target yang ditentukan pihak kapitalis. Dalam hal ini kaum memandangnya sebagai konsep mutualisme yang menguntungkan pihak pekerja dan pihak bos mereka. Tapi pada sisi pemikiran seorang bos itu tidak semudah diinterpretasikan seperti itu. Karena dalam hal kapitalis itu laba yang harus diperoleh harus sebanyak mungkin. Sehingga pada kenyataannya hasil kerja mereka yang begitu keras untuk mencapai target terkadang tidak sesuai dengan pendapatan bonus yang diberikan oleh pihak kapitalis. Itu dikarenakan rumitnya dan sangat sistematisnya perbisnisan pihak kapitalis sehingga pihak buruh yang pada umumnya kurang memahami tidak mengetahui hal tersebut.

Hal ini dikarenakan tekanan yang dialami oleh pihak buruh mengenai masalah ekonomi mereka, sehingga ketika melihat adanya hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan, mereka seketika mengejar kesempatan tersebut untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pada dasarnya buruh kurang mengenal dengan yang apa namanya sistematis bisnis yang dijalankan oleh pihak kapitalis, sehingga sebagai pekerja yang menolak untuk dijajah oleh pihak kapitalis hendaknya lebih mengenali masalah ini agar mendapatkan pembayaran kerja yang sesuai dan lebih mudah untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Daftar Pustaka

Giddens, Anthony. 1999: The Third Way, Gramedia Pustaka Utama

Ign, Saksono Gatut. 2009: Neoliberalisme vs Sosialisme, Forkoma PMKRI Yogyakarta

Mohamad, Goenawan. 2001: Catatan Pinggir 5, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Nalle, Matheos. 1996: Revolusi Hijau: Sebuah Tinjauan Historis-Kritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

http://adasucimakbullah.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s